Penyerapan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Masih Rendah
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kekhawatiran terkait penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, capaian penyerapan anggaran dari program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut masih sangat rendah. Hal ini menjadi perhatian khusus karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan lebih ketat terhadap penyerapan anggaran MBG. Ini merupakan bagian dari upaya tata kelola fiskal yang lebih baik, dengan tujuan memastikan dana digunakan secara efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa beberapa pihak mengeluhkan lambatnya realisasi anggaran, meskipun sebelumnya dianggap telah dilakukan monitoring yang baik.
“Saya tanya kepada rekan-rekan keuangan, bagaimana proses monitoringnya? Mereka bilang sudah bagus-bagus, tapi ternyata tidak. Hasilnya jelek,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Menurutnya, Kementerian Keuangan belum memberikan tindak lanjut yang signifikan atas masalah ini. Oleh karena itu, ia berencana memperkuat transparansi dengan meminta kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan laporan publik secara berkala. Dalam hal ini, Purbaya berencana mengadakan jumpa pers bulanan bersama BGN agar masyarakat dapat memantau perkembangan penyerapan anggaran secara langsung.
“Kami akan mengundang kepala BGN setiap bulan untuk menjelaskan progres penyerapan anggaran. Jika hasilnya jelek, dia harus menjelaskan ke publik, sedangkan saya akan berada di sampingnya,” tambahnya.
Selain itu, Purbaya juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah lain yang memiliki penyerapan anggaran yang lambat. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu siap membantu penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dari kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan. “Kami akan mengirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor secara rutin,” katanya.
Realisasi Anggaran MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025 mencapai Rp13,2 triliun dari total pagu sebesar Rp71 triliun. Angka ini setara dengan 18,6% dari total anggaran. Meski demikian, capaian ini telah melebihi target pada Agustus 2025 yang hanya sebesar Rp9,1 triliun.
Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang beroperasi saat ini sebanyak 7.453 titik. Angka ini telah melampaui target awal sebanyak 7.000 titik. BGN menargetkan hingga September 2025, jumlah SPPG akan mencapai 14.000 titik dengan jangkauan 42 juta penerima manfaat.
Setiap SPPG yang beroperasi disebut mampu menyerap sekitar Rp1 miliar per bulan. Dengan demikian, jika ada 7.000 SPPG, maka penyerapan anggaran akan mencapai Rp7 triliun per bulan. Jika jumlah SPPG meningkat menjadi 14.000, maka penyerapan akan mencapai Rp14 triliun.
BGN menargetkan penyerapan anggaran pada September 2025 sebesar Rp19,63 triliun, dengan harapan realisasi akan melampaui target. Pada Oktober 2025, target penyerapan anggaran mencapai Rp37,86 triliun dengan 21.000 SPPG. Pada November, target penyerapan anggaran adalah Rp59,55 triliun, sementara pada Desember 2025, targetnya mencapai Rp76,42 triliun.
Tantangan Program MBG
Meski program MBG memiliki potensi besar, eksekusinya tidak selalu mulus. Ada banyak kritik yang muncul, mulai dari alokasi anggaran hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Salah satu isu yang sering dibahas adalah penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai terlalu besar.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, hanya sebagian kecil yang berasal dari dana pendidikan. Sementara sisanya berasal dari anggaran kesehatan.
Selain masalah anggaran, program MBG juga mendapat sorotan negatif akibat praktik penggelembungan (mark-up) oleh mitra serta kasus keracunan di beberapa tempat. Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak masalah manajemen yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program ini. Ia menekankan pentingnya pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, serta pelatihan manajer dan pelaksana. Namun, ia tetap mengapresiasi kinerja BGN dan jajarannya yang dinilai bekerja dengan baik.